JDIH - Kabupaten Rejang Lebong

Pusat Dokumentasi & Jaringan Informasi Hukum Kabupaten Rejang Lebong

Portal Resmi JDIH Kabupaten Rejang Lebong

Hasil pencarian sebanyak 284 data

Berdasarkan Tipe Dokumen

Berdasarkan Jenis Dokumen

Berdasarkan Instansi / Pengarang

Berdasarkan Nomor

Berdasarkan Tahun

Berdasarkan Status

Mengubah

Diubah

Mencabut

Mencabut Sebagian

Dicabut

Dicabut Sebagian

Nomor : 28

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Nomor : 27

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG TARIP AIR MINUM, DENDA DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, KELOMPOK PELANGGAN, PENAGIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PADA PDAM TIRTA BUKIT KABA KAB. RL

Nomor : 26

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN PEDULI ANAK YATIM DAN PIATU

Nomor : 25

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026

Nomor : 23

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

Nomor : 22

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 21

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA KAB. R/L TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 2

Tahun : 2025

-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Nomor : 2

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Nomor : 19

Tahun : 2025

-

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGA KERJAAN